Nama Dicoret Saat Test PNS Karena Disabilitas, Istana : Kita Punya Hak Yang Sama
Solok Selatan, Tabloid NPP - Persoalan drg Romi Syofpa Ismael yang gagal menjadi CPNS di Solok Selatan, Sumatea Barat, karena disabilitas sudah sampai ke Istana. Drg Romi pun menyambut baik kabar tersebut dan berharap segera ada solusi atas permasalahannya.
"Alhamdulillah kalau sudah mendapat perhatian (Istana). Mudah-mudahan akan ada solusi setelah dapat perhatian," seperti dikutip dari detikcom, Sabtu (27/7/2019)
Romi mengatakan perjuangannya untuk mengembalikan hak-haknya bukan hanya untuk dirinya pribadi. Dia ingin permasalahannya juga menjadi pembelajaran agar tidak ada diskriminasi kepada penyandang disabilitas lainnya.
"Bukan hanya soal kepentingan saya sendiri, karena ini juga berhubungan dengan kawan-kawan lain yang (mungkin) mengalami hal serupa dengan saya," ujarnya.
Persoalan Romi ini bermula dari pencoretan namanya oleh Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) sehingga dia gagal menjadi PNS. Padahal Romi meraih ranking 1 saat tes.
Romi bersama kuasa hukumnya dari LBH Padang kini sedang menyiapkan berkas gugatan ke PTUN. Mereka menggugat Pemda Kabupaten Solok Selatan, karena telah menganulir status kelulusan Dokter Romi sebagai CPNS. Selain perdata, Romi juga berencana menggugat secara pidana.
Romi juga telah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise. Pengaduan dalam bentuk surat dilakukan untuk memperjuangkan haknya sebagai warga negara.
Kemarin, Istana telah angkat bicara terkait persoalan Romi. Istana melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengaku sedang menangani persoalan itu.
Istana juga meminta agar semua pihak untuk tidak membeda-bedakan penyandang disabilitas. Sebab, konsep untuk penyandang disabilitas yang dijalankan pemerintah sudah sangat jelas. Presiden Jokowi ingin mengakomodir kepentingan-kepentingan disabilitas.
"Bahkan di KSP sendiri ada difabel yang kita akomodasi. Saran saya janganlah. Di depan hukum kita punya hak yang sama. Jangan dibeda-bedakan," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor KSP Gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (26/7). (DA&tim)
